Respon dunia terhadap kemerdekaan Republik Indonesia

Respon Internasional terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia

Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagai sebuah negara merdeka, namun perlu pengakuan lain dari beberapa negara untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Untuk mewujudkannya, maka pemerintah Indonesia mulai meminta dukungan dari beberapa negara untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Tugas itu terkendala karena berbagai upaya Belanda untuk menutup segala kemungkinan bagi RI mendapatkan pengakuan internasional

Respon dunia terhadap kemerdekaan pun beragam ada yang positif dan negatif :

Pengakuan Bangsa Mesir

Dukungan Mesir terhadap Indonesia berlanjut ketika Muhammad Abdul Mu’im selaku Konsul Jenderal Mesir, datang ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947. Tujuan dari kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peran Mesir sangat besar dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia, karena Mesir merupakan negara yang sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia.

Kemudian, pada tanggal 10 Juni 1947, terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Pihak Indonesia diwakilkan oleh Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir Pamoentjak, dan Rasjidi. Sedangkan pihak Mesir diwakilkan oleh Mahmud Fahmi Nokrashi. Nah, untuk pertama kalinya, Republik Indonesia mendirikan Kedutaan Besar RI di luar negeri.

Pengakuan Bangsa India

Hubungan Indonesia dan India dari sisi kebudayaan memang telah terjalin lama. Namun, secara politik kontak pertama tokoh pergerakan kedua negara terjalin pada Kongres Internasional menentang Kolonialisme di Brussel 1926 dan 1927. Kala itu, Hatta berjumpa Nehru. Hubungan tersebut terus berlanjut hingga masa revolusi. India secara masif muncul sebagai sahabat terdepan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kedua negara, sama-sama berjuang menghadapi imperialisme Belanda dan Inggris. Dukungan kedua negara bisa terjalin baik karena keduanya memiliki pandangan politik serupa.

Setelah merdeka, Indonesia mengirim bantuan ke India berupa beras sebanyak 500.000 ton. Bantuan tersebut diberikan lantaran India mengalami krisis. India membalas bantuan tersebut dengan mengadakan Konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949. Agus Salim kembali hadir sebagai delegasi Indonesia. Konferensi tersebut dihadiri negara-negara sahabat, seperti Burma, Iran, Australia, Arab Saudi, Selandia Baru, Tiongkok, Yaman, Sri Lanka, dan lainnya.

Hasil pertemuan tersebut membuahkan risalah untuk diajukan kepada PBB, berisi 3 pokok rekomendasi, meliputi;

1) melakukan gencatan senjata, 

2) Belanda membebaskan semua tawanan politik RI dan mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta, dan 

3) mengadakan perundingan di bawah UNCI.

Pengakuan Australia

Australia juga merupakan salah satu pendukung Indonesia dalam memproklamasikan kedaulatannya. Australia juga ambil bagian dalam konferensi New Delhi yang merupakan bentuk dukungan atas agresi militer Belanda II di Jogja dan berhasil mendesak PBB untuk mengambil langkah tegas atas tindakan Belanda tersebut.

Respon negara Australia terhadap kemerdekaan Indonesia adalah :

1. Memfasilitasi kembalinya 1400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air.
2. Duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui
3. Menjadi wakil Indonesia dalam Komisi Tiga Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville
4. Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia

Pengakuan Palestina

Respon negara Palestina atas proklamasi kemerdekaan Indonesia​ adalah memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia di mana pengakuan ini mengesahkan keberadaan negara Indonesia. Palestina merupakan salah satu dari 10 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pengakuan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia bahkan telah dilakukan secara de facto sejak tahun 1944 yang bertepatan dengan dikeluarkannya janji manis untuk memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso. Mufti Besar Palestina Sayyid Muhammad Amin Al Husaini myang merupakan tokoh yang mewakili Palestina dalam memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia dengan memberikan ucapan selamat dan menyebarluaskan berita kemerdekaan tersebut ke seluruh dunia. 

Pengakuan kemerdekaan dari Palestina ini kemudian diikuti oleh Muhammad Abdul Mun'im, Konsul Jenderal Mesir di Mumbai, India yang mewakili Mesir dengan melakukan kunjungan ke ibukota RI di Yogyakarta pada tanggal 16 Maret 1947.

Peran PBB

PBB menjadi pihak yang netral dan menjadi pihak yang menengahi penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Pada Agresi Militer I, PBB mengusulkan untuk membuat KTN (Komisi Tiga Negara). Jadi setiap negara mengusulkan satu negara yang menjadi perwakilan dan ada satu negara yang menjadi pihak netral.

Indonesia memilih Australia sebagai negara perwakilan dan memilih Richard Kirby. Belanda memilih Belgia dengan Paul Van Zealand sebagai negara perwakilan. Dan negara yang menjadi pihak yang netral adalah Amerika Serikat dengan perwakilan Frank Graham. Perundingan KTN ini berhasil dilaksanakan dan mengantarkan kedua negara untuk melakukan perundingan renville.

PBB juga berperan dalam pembentukan badan perdamaian yaitu UNCI (United Nations Commision for Indonesia. Tugas UNCI yaitu membantu memperlancar bentuk perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mengutus LN Palar sebagai Wakil Tetap RI yang memperjuangkan pengakuan dunia internasional. Dan pada akhirnya berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB.

Penolakan Belanda

Belanda berkali-kali menolak kemerdekaan RI. Mereka bahkan melakukan aksi polisionil untuk merebut kembali wilayah Indonesia pada Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948).

Berkali-kali clash, berkali-kali pula berlangsung perundingan, mulai Perjanjian Linggarjati (1946), Perjanjian Renville (1948), Perjanjian Roem-Royen (1949), hingga Konferensi Meja Bundar (1949).

Pihak Belanda berkali-kali melakukan aksi polisionil dengan alasan ingin menertibkan kondisi keamanan Hindia Belanda dari para pemberontak. Maka tak heran Belanda kembali datang untuk alih-alih “menertibkan”.

Belanda baru mengakui kedaulatan RI berkat resolusi Konferensi Menja Bundar pada 1949. Meski begitu, hasil kesepakatan KMB pun membagi wilayah Indonesia ke bentuk federasi, Republik Indonesia Serikat. RIS lantas dinyatakan berakhir pada tahun 1950.

Memang tak mudah bagi para pejuang Indonesia terutama para diplomat di masa-masa awal kemerdekaan meyakinkan negara-negara lain untuk mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat.